Tangerang, 20 Agustus 2025 – Sie Humas Polresta Tangerang Polda Banten melaksanakan peliputan program Kapolresta Tangerang, Polda Banten Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah saat mengikuti video conference bersama Kapolri dan Kapolda Banten di Aula Parama Satwika Mapolresta Tangerang. program ini dihadiri pejabat utama, para Kapolsek jajaran, dan perwira staf Polresta Tangerang.
Video conference tersebut membahas analisis dan evaluasi (anev) kinerja, kepolisian, strategi peningkatan layanan prima publik, serta langkah-langkah penguatan ketertiban dan ketertiban penduduk. Kapolresta Tangerang Polda Banten Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah menyimak dengan seksama amanat yang disampaikan Kapolri, dan Kapolda, untuk kemudian diterapkan pada jajaran di area hukum Polresta Tangerang.
Dalam kesempatan itu, Kapolresta Tangerang Polda, Banten Kombes Pol Andi Muhammad, Indra Waspada Amirullah, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap, instruksi pimpinan, baik dalam bidang operasional, pembinaan, maupun layanan prima kepada penduduk. “amanat dari Kapolri dan Kapolda menjadi panduan penting bagi kita untuk beroperasi lebih kompeten, responsif, dan transparan,” ujarnya.
Sie, Humas Polresta Tangerang Polda Banten mendokumentasikan, jalannya video conference, mulai dari sesi pembukaan, penyampaian materi, hingga penekanan amanat akhir. Dokumentasi ini akan menjadi arsip dan bahan publikasi resmi agar penduduk mengetahui upaya kepolisian dalam memperkuat kinerja dan kualitas layanan.
Suasana, program di Aula Parama, Satwika berlangsung tertib dan terkendali. segenap peserta, gencar mencatat poin-poin penting yang disampaikan. Sie Humas Polresta Tangerang Polda Banten mencatat, bahwa hasil amanat ini akan segera diimplementasikan dalam program kerja Polresta Tangerang guna mewujudkan area yang terjaga, dan tertib.
Dengan mengikuti, amanat secara langsung, Kapolresta Tangerang Polda, Banten Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah berharap segenap jajaran mampu beroperasi selaras dengan kebijakan nasional kepolisian.
